MUARABULIAN,JambiToday – Fraksi – fraksi Deawan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari menyampaikan pandangan terhadap Nota Pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bupati Batanghari Tahun Anggaran 2023.
Pandangan fraksi ini disampaikan dalam sidang paripurna lanjutan terhadap Nota Pengantar LKPD TA 2023 yang disampaikan Wakil Bupati Bakhtiar sebelumnya. Sidang dipimpin Waka II Ilhamuddin didampingi Sekwan M Ali AB.
Paripurna kali ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Baktiar SP. Hadir pula dalam kesempatan itu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Para Camat, Kades/ Lurah serta tamu undangan lainya.
Pemandangan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang dibacakan Anggota DPRD Batanghari, Azizah menyoroti terkait dengan pajak daerah Pemerintah Kabupaten Batanghari yang belum mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi PAN sendiri meminta Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk mampu meningkatkan realisasi pajak daerah Kabupaten Batanghari ditahun 2024.
” Kami mendorong pemerintah daerah tidak berpangku tangan dan bekerja keras mengejar target capaian PAD. Pemkab harus mampu membuat trobosan untuk peningkatan PAD,” harapnya.
Dimana menurut fraksi ini, apabila target pajak daerah ini tidak mampu dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari. Tentunya, akan mengganggu program-program pembangunan yang direncanakan di Kabupaten Batanghari.
Pada kesempatan ini, fraksi PAN Kabupaten Batanghari juga menyampaikan apresiasi atas capaian kembali mendapatkan penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.
” Namun demikian, apa yang menjadi catatan-catatan yang rekomendasi BPK RI kepada Pemerintah Daerah untuk segera ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Demokrat menyampaikan pihaknya menyoroti tentang pembayaran serta keterlambatan atau disebut tunda bayar pada beberapa kontrak pekerjaan yang ada sepanjang tahun 2023 kemarin.
” Perlu penjelasan letak kesalahannya sehingga terjadi keterlambatan tersebut,” ujarnya
Selanjutnya fraksiini juga ingin memberikan saran tentang penata usaha serta pengamanan aset tetap yang ada di Kabupaten Batanghari yang menurut pihaknya belum terlaksana dengan baik sehingga masih ada beberapa aset belum dikuasai dengan alasan yang tidak relevan.
Discussion about this post