Wabup Sampaikan Tanggapan Pemerintah Terhadap LKPD 2023

BATANGHARI,JambiToday – DPRD Kabupaten Batanghari kembali menggelar sidang paripurna dalam rangka tanggapan Pemerintah Batanghari terhadap pandangan fraksi – fraksi DPRD Batanghari terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 Selasa (28/5).

Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua II Ilhamuddin yang didampingi Sekwan M Ali AB. Sementara dari pihak eksekutif disampaikan langsung Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar Sp. Tampak hadir juga dalam sidang, Forkompinda, Anggota DPRD Batanghari, Camat, Lurah/Kades se- Batanghari.

Pertama menanggapi pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), terkait dengan capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tercapai 100 persen. Orang dua Kabupaten Batanghari menyatakan sangat sepakat dengan pandangan fraksi tersebut.

” Dan melalui momentum Perda PDRD yang baru Kita berupaya menjadikan momentum perbaikan pada aspek tata kelola dan terutama mengoptimalkan Potensi yang sangat besar Kita miliki. Kita juga membutuhkan kesadaran tinggi dan peran aktif kita semua bersama,” sebutnya.

Terkait dengan Tunda Bayar Kegiatan 2023 yang juga menjadi sorotan fraksi PAN, diterangkan oleh Wabup, bahwa hal itu juga menjadi salah satu dampak dari tidak tercapainya target PAD 100 persen.  Begitu pula  adanya keterlambatan transfer Pemerintan Pusat ke pemerintah daerah.

” Untuk kewajiban tunda bayar ini, dibebankan pada anggaran yang penyaluran Tansfer Tahun Anggaran 2023 di Tahun Anggaran 2024 dalam bentuk Treasury Deposit Facility (TDF) lebih kurang sebesar Rp 42 M, ditambah dengan efisiensi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024,” tetangnya

Sementara menanggapi pandangan umum fraksi Demokrat yang juga terkait tunda bayar, Pemerintah daerah akan selalu berkomitmen dan konsisten atas pengalokasian mandatory spending sebagaimana amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. 

” Pertama salah satu dampak dari tidak tercapainya target PAD dengan 100% juga adanya keterlambatan transfer Pemerintan Pusat, dan baru disalurkan di awal Tahun Anggaran 2024 dalam bentuk Treasury Deposit Facility (TDF).Mengenai saran untuk peningkatan (PADmencapai 35% atau 40% kami sangat sepakat,” tutupnya.